Tindakan maupun ujaran yang melecehkan agama bisa muncul karena berbagai faktor. Bisa karena kebencian, bisa karena ketidak-tahuan, bisa pula karena ketidak-sengajaan. Dari sekian banyak faktor, kebencian merupakan faktor yang paling berbahaya bagi jaminan ketenteraman kehidupan beragama di masyarakat. Ujaran kebencian mencerminkan permusuhan yang berpotensi besar memantik konflik berkepanjangan. Kita tahu, sebuah aksi hampir pasti akan melahirkan reaksi, dan begitu seterusnya, sehingga sulit untuk dihentikan.

Oleh karena itu, al-Quran melarang umat Islam mengolokolok agama lain. Islam memerintahkan umatnya untuk berdakwah dan menunjukkan letak kesesatan agama lain dengan argumentasi yang kokoh, bukan dengan olok-olok yang tak senonoh. Allah berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ

“Dan janganlah kalian memaki berbagai sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS al-An’am [6]: 108)

Sementara ini, di negeri kita khususnya, olok-olok dan pelecehan terhadap agama tumbuh subur seiring dengan kebebasan mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya, khususnya melalui media sosial. Dalam hal ini, agama Islam paling sering menjadi sasaran dan korban. Hal itu, sedikit banyak, merupakan ekses dari phobia Islam yang sedang melanda dunia akhir-akhir ini, sebagai akibat dari tuduhan terorisme yang diarahkan secara bertubi-tubi kepada umat Islam.

Selain itu, di negeri kita akhir-akhir ini memang ada semacam euforia kebhinnekaan yang melahirkan sikap alergi terhadap islamisasi. Orang-orang yang ‘genit’ oleh nafsu kebhinnekaan kadangkala lepas kontrol, sehingga ‘kebakaran kumis’ terhadap gerakangerakan keislaman. Nasionalisme yang dulu berkelindan dengan Islam dalam menghidupkan nama “Indonesia”, saat ini ada beberapa faksi darinya yang justru bermetamorfosis menjadi liberalisme-pluralisme agama yang gemar mengecilkan atau bahkan mempermainkan ajaran-ajaran agama.

Karena itulah, ada beberapa orang yang paranoid terhadap gerakan islamisasi, bahkan dari kalangan-kalangan yang berasal dari lingkungan agamis sekalipun. Gerakan-gerakan islamisasi dikonsepsikan sebagai monster yang akan memecah belah bangsa Indonesia, atau melumat sendi-sendi keberagaman. Tentu saja, mereka tidak sedang anti dengan Islam, namun hanya alergi terhadap islamisasi dalam arti gerakan kelompok tertentu yang tidak sejalur dengan mereka dalam memperagakan ajaran Islam di ruang publik.

Selain karena faktor ketidaksukaan terhadap kalangan ‘militan’, sangat mungkin ada faktor lain yang menyebabkan alergisme itu, misalnya kultur masyarakat, kepentingan politik dan lain-lain, juga kesalahan persepsi masyarakat tentang ajaran Islam. Tidak sedikit orang Islam yang memiliki persepsi bahwa agama hanyalah urusan pribadi masing-masing orang, sehingga tidak compatible untuk diterapkan dalam urusan-urusan publik. Jika dipaksakan untuk diterapkan, maka mereka berprasangka buruk akan merusak tatanan kebhinnekaan dan demokrasi. Mereka mempersepsikan islamisasi sebagai gerakan sektarian yang tidak bisa mengakomodir kebhinnekaan bangsa.

Persepsi tersebut jelas-jelas salah jika kita mau memahami konsep ajaran Islam tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara lebih kontekstual dan mendalam. Dalam Islam, urusan akidah dan ritual memang bersifat hitam-putih, tapi untuk persoalan-persoalan sosial, ajaran Islam terus berdialog dengan perkembangan ruang dan waktu.

Problem inilah yang belakangan menjadi akar dari maraknya olokolok terhadap ajaran Islam (atau lebih tepatnya islamisasi). Yaitu, bangkitnya gairah keislaman di satu sisi, dan bangkitnya bhinnekaisme di sisi yang lain. Sedikit saja, ada geliat islamisasi, maka langsung direaksi dengan kecurigaan, komentar miring, dan nada-nada ketus yang mencerminkan permusuhan. Islamisasi dan bhinnekaisme yang seharusnya berjalan seiring, justru memilih untuk berjalan dari arah yang saling berlawanan, lalu saling berbenturan.

Kita tahu, beberapa gerakan keislaman yang cenderung militan seperti yang diperagakan oleh FPI dan kawan-kawan merupakan reaksi terhadap berbagai penyimpangan, atau bahkan penodaan agama. Lalu, kecenderungan ini direaksi oleh pihak yang kontra dengan komentar-komentar sinis, melecehkan, bahkan dengan sikap-sikap yang provokatif. Dari situ muncullah aksi ‘berbalas pantun’ di antara dua golongan, saling melempar ujaran kebencian dan saling jual beli bullying yang tidak terkontrol, sehingga cenderung mengerikan. Hal itu menjadi sangat mudah tumbuh dengan subur karena pesatnya penggunaan media sosial di negeri kita. Seandainya tidak ada media sosial, mungkin ceritanya akan jauh berbeda.

Baca juga: Nasionalisme Sebagai Kolega Agama

Sesungguhnya, kebijakan pemerintah untuk mengontrol media sosial dan menindak tegas perilaku ujaran kebencian serta penodaan agama, merupakan langkah yang sangat tepat dalam menetralisir kecenderungan ini. Sayangnya, untuk sementara ini, kebijakan tersebut masih terkesan ditegakkan secara tebang pilih dan jauh dari keadilan. Begitu mudahnya para ustadz dan para aktivis Muslim dijebloskan ke penjara gara-gara ceramah dan cuitannya di media sosial. Sementara itu para penghina ajaran Islam berkeliaran bebas di dunia maya, tanpa tersentuh oleh pihak yang berwenang.

Begitu peka dan proaktifnya pihak kepolisian dalam menjerat orangorang yang mengecam pemerintah dan menghina Presiden, dengan tuduhan makar dan lain-lain. Tapi, di sisi lain, polisi kita terkesan ‘masa bodoh’ dengan orang-orang yang melecehkan ajaran Islam dan para ulama. Oleh karena itu, cukup beralasan jika tidak sedikit dari kalangan umat Islam yang memiliki anggapan bahwa pemerintah cenderung tebang pilih dalam menjalankan kebijakan ini. Undang-undang hate speech ditengarai hanyalah sebagai senjata untuk membungkam dan mematikan gerak dari orang-orang yang menjadi oposisi, tidak sungguh-sungguh untuk memberantas ujaran-ujaran penghinaan secara adil dan menyeluruh.

Ahmad Dairobi/sidogiri

Spread the love