Beberapa waktu yang lalu ramai diperbincangkan soal salah satu keputusan Munas NU yang kontroversial, yakni sebagaimana diberitakan oleh berbagai media, bahwa Munas memutuskan bahwa umat non-Muslim yang ada di Indonesia ini tidak termasuk kafir, namun disebut warga negara (muwathinin). Begitu pula, umat Islam dilarang menyebut non-Muslim dengan sebutan kafir, tapi harus diganti dengan sebutan non-Muslim. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut?
Jawaban
Berdasarkan klarifikasi dari sebagian peserta yang terlibat dalam Munas NU tersebut, bahwa yang dibahas dalam Munas adalah soal status umat non-Muslim dalam pandangan Negara-bangsa seperti Indonesia ini. Dalam Munas diputuskan, bahwa dalam konteks kenegaraan, non-Muslim adalah warga negara biasa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam. Jadi dalam pandangan negara, umat non-Muslim tidak dipandang dan diperlakukan sebagaimana kafir zimmi, kafir harbi, atau yang lainnya, melainkan dipandang dan diperlakukan sebagai warga negara biasa. Selain itu, Munas NU juga memutuskan, bahwa tidak boleh bagi umat Islam memanggil umat non-Muslim dengan panggilan “wahai kafir”, jika panggilan itu bisa menyakiti hati mereka. Karena itu, sebaiknya panggilan kafir itu diganti dengan non-Muslim.
Baca Juga: Tak Ada Kata Kafir Di Indonesia?
Nah, dengan mengacu pada keterangan di atas, berarti apa yang dibahas dalam Munas tersebut adalah tentang perspektif negara terhadap orang non-Muslim, serta hubungan umat Islam dengan non-Muslim dalam pergaulan sosial. Dan dengan demikian, semuanya adalah persoalan fikih (yang biasanya terjadi khilaf). Jadi tidak ada kaitannya dengan aspek akidah, juga tak ada kaitannya dengan upaya amandemen terhadap al-Quran. Karena secara akidah, umat Islam wajib meyakini bahwa selain pemeluk agama Islam adalah kafir. Begitu pula, kalimat-kalimat yang ada dalam al-Quran tidak bisa diamandemen atau diubah-ubah.
Hanya saja setelah itu, ada (oknum) tokoh NU (yang juga terlibat dalam forum Bahtsul-Masail di Munas) yang membuat keterangan pers, lalu menyatakan bahwa Munas memutuskan bahwa umat non-Muslim yang ada di Indonesia tidak termasuk kafir, akan tetapi dianggap sebagai warga negara (muwathinun) biasa. Sementara itu (oknum) tokoh NU yang lain menjelaskan dalam suatu acara, bahwa pada zaman Nabi, umat non-Muslim disebut kafir hanya dalam periode Makkah. Karena itu, surat al-Kafirun itu turun di Makkah. Sedang di periode Madinah, umat non-Muslim tak pernah dipanggil kafir, tapi dipanggil sebagai Ahlul-Kitab. Karena itu tak ada kata kafir dalam ayat-ayat Madaniyah.
Dari sini bisa dipahami, bahwa masalah ini menjadi heboh gara-gara kedua oknum itu tadi, yang memelintir hasil keputusan Munas NU, serta membuat opini pribadi yang bertolak belakang dengan keputusan Munas NU. Oknum yang pertama memelintir hasil keputusan Bahtsul-Masail Munas, sedang oknum kedua membuat opini pribadi, yang sayangnya terbukti salah total. Sebab faktanya, dalam ayat-ayat Madaniyah juga banyak disebutkan kata-kata kafir yang ditujukan untuk umat non-Muslim.
