Di Indonesia, masalah pendidikan sepertinya belum sepenuhnya final. Masih banyak problematika belajar-pelajar yang sampai saat ini belum terpecahkan. Mulai dari kurikulum yang selalu berganti, materi pelajaran yang tak pasti, sekelompok guru yang menuntut kenaikan gaji, output pendidikan banyak korupsi, hingga kasus terbaru yaitu terbubuhnya guru Budi. Sebenarnya, ada apa dengan pendidikan kita? Haruskan guru sebagai pendidikan meregang nyawa menjadi korban? Simak pemaparan Bapak Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI saat diwawancarai oleh M. Muhsin Bahri dari Sidogiri Media.
Sebagai negeri yang majemuk, tentu butuh formula khusus untuk pendidikannya. Apa saja yang telah dilakukan Pemerintahan dalam hal ini Mendikbud?
Kemajemukan Indonesia itu memiliki banyak arti. Masingmasing arti membawa masalah tersendiri di dunia Pendidikan, dan masing-masing masalah juga membutuhkan solusi yang berbeda. Sedikitnya ada lima kemajemukan Indonesia. Yaitu majemuk dalam etnisitas, bahasa, keyakinan, adat-istiadat, geografis, dan ekspresi kebudayaan. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan berusaha mengendorkan berbagai kebijakan yang mengarahke penyeragaman dalam banyak hal. Sebagai penggantinya, lebih mempromosikan keberagaman dengan memberi ruang yang luas bagi berperannya kearifan lokal (local wisdom), keunggulan local (local exellence) dan kecerdasan lokal (local genius).
Yang terbaru di Sampang, ada Guru Budi yang meninggal di tangan muridnya sendiri. Diagnosa Bapak, dimana kesalahan pendidikan kita?
Kejadian di Sampang adalah bersifat kasuistik. Yaitu ada persoalan kepribadian dalam diri siswanya. Tidak bisa dijadikan dasar untuk menggeneralisasi atau “gebyah-uyah”.
Memang telah terjadi pergeseran pola relasi guru dengan siswa. Dalam hal sopan santun, tara krama dan ketaatan kian berkurang. Relasi guru-murid lebih egaliter. Untuk itu perlu memperkuat posisi guru sebagai panutan, sumber keteladanan bukan sekadar sebagai pengajar pengetahuan belaka. Di dalam diri siswa perlu dibiasakan dan ditanamkan sikap dan tingkah laku terpuji seperti sikap hormat dan taat kepada guru melalui pembiasaan sehari hari hingga mendarah daging. Mungkin perlu semacam doktrin sebagaimana Ta’limul-Muta’alim yang berlaku di pesantren-pesantren.
Sebagai pendidik, sebagian guru merasa tersandera oleh UndangUndang Perlindungan Anak. Mereka tidak bebas memberi sanksi pada murid indisipliner. Pandangan Bapak?
Undang-Undang Perlindungan Anak maksudnya sangat baik, khususnya untuk melindungi anak di luar ranah pendidikan. Namun dalam ranah pendidikan, penerapannya sering berlebihan. Anak, sebagai peserta didik, memang harus terlindungi dari kemungkinan terjadinya malapraktik oleh guru. Sebagaimana pasien harus terlindungi dari kemungkinan terjadinya malapraktik yang dilakukan oleh dokter.
Tetapi dari sisi guru juga sudah diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 39 ayat 3, bahwa guru mendapatkan perlindungan hukum mencakup dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskrimatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik dan pihak lain. Masalahnya adalah ketika hal itu dipraktikan di lapangan, kadang berlangsung tidak seimbang dalam menjaga dua kepentingan tersebut. Atau berat sebelah. Pihak-pihak tertentu, khususnya orang tua dan aparat hukum harus memahami bahwa ada jenis tindakan pendidikan sebagai bagian dari sanksi yang sejatinya bukan termasuktindak kekerasan, sebaliknya guru juga harus terukur ketika memberi sanksi khususnya berupa sanksi fisik terhadap siswanya. Tidak boleh semena mena.
Dengan menjamurnya KKN, semisal, masyarakat sudah menilai gagalnya pendidikan bangsa. Pandangan Bapak?
Tentu sistem pendidikan kita tidak didesain untuk menyuburkan KKN. Tetapi bisa dipastikan ada yang salah dalam sistem pendidikan kita sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak dikehendaki (unintended consequenses) berupa perilaku KKN itu.
KKN adalah merupakan masalah yang sangat mendasar yang harus ditanggulangi bersama. Hal itu terkait dengan sikap mental dan sangat erat berhubungan dengan persoalan karakter.
Menjamurnya Perilaku KKN itulah yang menjadi salah satu alasan Kemendikbud menggulirkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui Permen No 23 tahun 2017, yang kemudian payung hukumnya diperkuat dan diperluas dengan Perpres No 87 tahun 2017.
Adakah pendidikan ideal yang pernah Bapak temui di luar Indonesia, yang sangat pas dengan karakteristik orang Indonesia, meski sulit direalisasikan secara konstitusional?
Pada prinsipnya semua sistem pendidikan yang berada di luar Indonesia adalah baik untuk negaranya masing-masing. Tetapi tidak berarti baik jika direaplikasikan di negara lain. Termasuk di Indonesia. Mungkin beberapa karakteristiknya dapat diadopsi tetapi harus dengan cermat dan hati-hati. Sebab, baik saja tidak cukup, melainkan harus juga cocok. Mesin pesawat jet memang bagus, tetapi semua orang tahu mesin jet tidak cocok untuk kendaraan truk.
Baca juga: Jahidul Musyrikin, Perangilah Kemusyrikan
Pandangan Bapak terhadap pendidikan pesantren, positif dan negatifnya secara objektif?
Semua sistem pendidikan memiliki kelebihannya masing-masing . Begitu juga pendidikan pesantren mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki sistem pendidikan madrasah dan sekolah. Pesantren tidak harus dipertentangkan. Bisa saling berdampingan bahkan saling melengkapi.
Pendidikan Pesantren sangat ideal untuk menyiapkan kaderkader Liyatafaqqahu fid-Din, dengan segala persyaratan yang diperlukan. Tetapi mungkin kurang ideal untuk membentuk kader Umurid-Dunya. Oleh sebab itu ada upaya untuk mengkombinasikan pendidikan madrasah dengan pesantren, bahkan sekolah dengan pesantren.
Kebijakan strategis yang dipilih oleh pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri juga sangat tepat. Sepanjang pengetahuan saya, Sidogiri membentuk para santrinya murni Liyatafaqqahu fid-Din, baru setelah menjadi alumni lewat jaringan alumninya diperkuat dalam hal UmuridDunya. Kebijakan itu bisa disebut sistem belajar tuntas. Setelah belajar tuntas yang satu, baru dilanjutkan belajar yang lain. Itu sesuai ajaran al-Quran, Faidza faraghta fanshab waila Rabbika farghab.
5
4.5