Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat. Diskriminasi hukum kerap dipertontonkan aparat penegak hukum. Sering kita temui perkara-perkara kecil tapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan dengan persidangan yang tak masuk akal. Sementara banyak kasus-kasus besar yang terkesan kurang serius ditangani, kemudian lenyap tanpa kabar. Sehingga mengkristal istilah yang begitu populer bahwa hukum di negara kita “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Bagaimana pandangan pakar hukum tentang fenomena ini? Berikut hasil wawancara Alil Wafa, dari Sidogiri Media dengan Prof. Dr. Mohammad Mahfud M. D., S.H., S.U. seorang pakar hukum yang juga mantan Ketua MK.
Tentang penegakan hukum di negara kita, dalam banyak komentar Pak Mahfud mengatakan merosot, terpuruk, letoy dan lain sebagainya, bisa digambarkan secara global?
Ya memang kondisinya seperti itu. Problem utama kita itu kalau perspektif saya memang terpuruk dalam penegakan hukum. Karena kita melihat faktanya sekarang pengadilan itu tumpul ke atas maupun tumpul ke bawah. Ada yang keliru menyebut tumpul ke atas tajam ke bawah. Menurut saya itu tumpul kedua-duanya. Kalau pengadilan tidak bisa diberlakukan kepada orang yang membayar, itu artinya juga tumpul kan. Kalau hanya diberlakukan kepada orang yang di bawah itu juga tumpul, artinya hukum tidak efektif. Sehingga istilah itu salah kaprah. Jadi tumpul ke mana-mana, ke samping kiri, kanan, atas, dan bawah.
Buktinya apa? Di dekat Anda ini ada orang namanya Ibu Kasiyah yang didakwa mencuri kayu, langsung disita barangnya dan orangnya digelandang ke pengadilan.
Ada juga di daerah Jawa Timur ini dua orang dituduh mencuri semangka dihajar sampai patah kakinya lalu dipenjarakan. Dia haus di jalan ada semangka merambat dia ambil dan dimakan. Itu sebagai contoh.
Tapi Anda tahu banyak orangorang besar yang bukti awal korupsinya sudah kuat masih lolos saja. Sampai beberapa kasus dilewati. Itu tumpul juga hukumnya. Dalam skala yang lebih besar, kolusi menjadi bagian dari penegakan hukum. Kolusi itu artinya bekerja bersama-sama secara berjaringan untuk melanggar aturanaturan hukum. Kalau korupsi itu bentuk konkrit dari kolusi, sedangkan kolusi itu bekerja sama, mengatur, dan itu sekarang banyak.
Problem yang mendahului ini karena banyak orang yang tersandera. Kalau para aparat penegak hukum itu rame isunya disandera karena proses pembibitan. Orang mau jadi pejabat mau jadi penegak hukum sudah diambil lebih dulu untuk dicetak dengan cara-cara tertentu oleh pemilik modal tertentu.
Sehingga kalau sudah jadi dia pilih kasih. Rekrutmen pejabat juga begitu, mau jadi bupati lah, mau jadi gubernur lah, mau jadi menteri lah, DPR lah itu sesmuanya gitu. Harus didukung oleh kekuatan modal. Yang tersembunyi tidak terang-terangan. Secara fisik tersembunyi, tapi secara nyata dalam praktik-praktik pembuatan hukum itu tidak bisa dipungkiri. Ya, gitu aja.
Apakah berarti hukum dipegang para pemilik modal?
Iya. Jadi saya pernah menulis sekarang hukum dikangkangi oleh para cukong. Di twitter banyak tulisantulisan saya tentang hukum. Di Bawah Ketiak Cukong, di situ banyak tulisan saya. Artinya apa? Jadi gilanya sekarang itu cukong membeli hukum dari dua arah, dari hilir dan hulu. Membeli di hilir itu maksudnya apa? Membeli dalam kasus konkrit. Jadi kalau Anda punya perkara, konkrit, korupsi, mencuri, penebangan liar, ilegal fishing, itu beli ke pengadilan, ke polisi dan ke kejaksaan. Itu banyak terjadi kan polisi hakim jaksa juga terpaksa ditangkap dan masuk penjara. Itu namanya beli di hulu. Kalau ada kasus beli.
Nah sekarang itu gilanya beli di hilir. Pada saat membuat undangundang membuat perda itu sudah beli kepada pembuatnya agar dibuat aturan begini dan aturan begitu. Agar para pemilik modal bisa ambil keuntungan dari aturan itu tadi. Itu problem kita sekarang dalam penegakan hukum.
Solusi? Kita mulai dari mana?
Kalau menurut agama kan jelas, ibda’ binafsik, mulai dari diri kita masing-masing. Jadi jangan orang bilang anti korupsi kalau dirinya korupsi. Artinya memberikan bekal moral kepada kita yang akan menduduki jabatan-jabatan publik itu dengan dorongan agar berniat baik. Saya akan memulai, memberi contoh melakukan yang terbaik. Tentu tidak cukup karena ini hubungan antar manusia yang melibatkan jutaan orang kemudian berkaitkelindan dengan dunia internasional kita harus punya pemimpin yang bersih, leadership, gak bisa perubahan itu tanpa kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan itu kalau tersandera, ya terus akan begitu seterusnya.
Nah itu memang filosofinya kita memang harus mencari pemimpin yang bersih tegas kalau dalam teori ilmu politik klasik yang begitu itu sulit tetapi bisa terjadi secara alamiah. Jika korupsi dan kejahatan sudah merajalela itu kan yang akan terjadi anarkhi, setiap orang bikin aturan sendiri-sendiri. Hati nurani rakyat akan bersatu, akhirnya akan muncul sebuah kekuatan besar yang pilihannya cuma dua, satu revolusi, dua tirani. Kita dulu merevolusi karena tidak kuat pada korupsi Belanda. Jadi kalau kemunkaran merata di kalangan pejabat dan sekarang sudah mulai tampak dari ormas-ormas, ormas-ormas agama, sudah ikut mendukung kejahatan. Nah di dalam teori klasik, itu dulu ada siklus pergantian sistem kekuasan, Plato abad ke lima sebelum masehi, kemudian ada Polibios pada abad setelahnya. Kalau anarkhi sudah merajalela itu pilihannya dua. Di mana-mana itu.
Dulu kita tidak ada pilihan, revolusi lawan Belanda. Orde lama itu sudah sedemikian merajalela, ya terjadilah revolusi halus, yaitu revolusi dingin Bung Karno dijatuhkan. Pak Harto juga begitu, itulah pilihannya. Cuma revolusi yang halus itu kan reformasi atau evolusi yang keras.
Perubahan itu ada evolusi yang sistemik mengikuti aturan, ada revolusi yang membongkar. Nah, jalan tengahnya itu reformasi. Nah itu yang terjadi di kita. Lalu pilihan kedua muncul tiran yang sewenangwenang untuk menertibkan keadaan, di jaman dulu tirani ini namanya monarki. Tangan besi itu namanya. Seperti teorinya Hobs itu. Untuk menyelamatkan kondisi negara harus ada kekuatan yang membabat setiap orang yang macam-macam. Babat, penjarakan. Kalau dalam teori modern, tirani itu siapa sih? Teori politik modern itu kudeta militer. Itu kan yang terjadi di Amerika Selatan. Semuanya kan kudeta. Kamu macem-mecem saya ambil dulu. Untuk mengembalikan ke ideologi negaranya masing-masing. Ini dalam sejarah saya berbicara teori. Saya tidak menganjurkan ke salah satunya ya.
Itu sama dengan teori klasik kekuasaan di nusantara ini sejak zaman Ken Arok, sejarahnya begitu. Kalau ngaturnya gak benar, pasti ada pilihan dua, satu diambil orang kuat seperti Ken Arok, atau ada kekuatan kelompok masyarakat. Kita supaya menyadari semuanya. Memang keadaannya tidak separah itu, tapi bibit-bibit ke arah sana itu sudah muncul.
Nah isu politik nasional sekarang, mulai dari anti NKRI, anti Kebhinekaan, dll, itu kan semuanya muncul dari ketidakberesan hukum. Siapa sih yang anti NKRI dan yang radikal? Itu sebenarnya sedikit, dan saya terus terang saja, siapa sih yang ikut aksi 411, aksi 212 yang ingin mengganti NKRI, tidak ada. Itu disebut radikal, mereka protes. HTI itu mendapatkan simpati, dari mulai mengutak-atik, itu kan dari isu ketidakadilan.
5