Salah satu tujuan Rasulullah r diutus ke muka bumi adalah sebagai teladan dalam kesempurnaan akhlak dari segala sisi kehidupan. Keteladanan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari sosial, budaya, hingga politik yang dimanifestasikan dengan akhlak yang luhur. Di samping itu, pengutusan Rasulullah r tidak hanya memposisikan beliau sebagai pemimpin keagamaan akan tetapi menjadikan beliau sebagai negarawan. Sejarah sudah banyak membuktikan tentang hal itu, mulai dari perancang strategi perang, diplomat yang ulung hingga ahli dalam strategi.

Dalam kitab Silsilatu at-Târîkh al-Islamî al-Khulafâ’ ar-Râsyidûn disebutkan bahwa ada dua hal penting yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya semasa beliau hidup. Pertama, sebagai Rasul yang menyampaikan kepada umat apa yang diperintahkan oleh Allah baik berupa hukum, kabar berita, ataupun nasehat dan peringatan. Kedua, sebagai pemimpin bagi umat Islam agar senantiasa berada dalam rel kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan. Dua hal tersebut yang membuktikan bahwa Rasulullah r adalah seorang pemimpin keagamaan dan seorang negarawan.

Hampir seluruh literatur Islam klasik (turats) menyatakan bahwa Rasulullah r adalah seorang Nabi dan Rasul sekaligus pemimpin politik. Dalam literatur fi qih banyak dijumpai bab-bab yang menjelaskan tentang qada’, syahâdat (persaksian), bayyinât, jinâyat, dan lain-lain. Hampir semua pembahasan di bab-bab tersebut berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan.

Bahkan beberapa ulama menulis kitab tentang sistem tata negara seperti al-Imam Mawardi dengan kitabnya al-Ahkâm as-Sulthâniyah, Imam al-Qarrafi dengan kitabnya al-Ihkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al Ahkām wa Tasarruf al-Qādī wa al-Imām, Imam al-Ghazali, dan Abu Ya’la al-Farra’. (Majma’ Buhuts An-Nahdliyah, 2014).

Kenyataan sejarah bahwa Islam memiliki konsep dan praktik politik ini tidak hanya diyakini oleh kalangan cendekiawan Islam saja. Politik dan Islam sebagai pilar peradaban agama ini juga diakui oleh ilmuan Barat. Sebut saja Sir Thomas Arnold dalam bukunya, The Caliphate mengatakan, “Adalah Nabi, pada waktu yang sama, seorang kepala agama dan kepala negara.” Begitu juga dengan Prof. HR. Gibb dalam Mohammedanism berkata, “Jelaslah bahwa Islam bukanlah sekadar kepercayaan agama individual sebab ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen. Ia memiliki metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundangundangan, dan institusi.” (Tafsir Sesat, hal. 129)

Politik dan Islam adalah suatu realita yang tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Keduanya menjadi hegemoni sesaat setelah Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Oleh karenanya, fakta ini tidak hanya diterima sebagai sebuah realita sejarah melainkan sebuah konsep ajaran yang selalu berproses.

Dari kenyataan itulah, Imam Hafidz Jalaluddin as-Suyuthi dalam Târîkh alKhulafâ’ mendefinisikan Khalifah atau Imamah sebagai pengganti Rasulullah dalam menjaga agama Islam serta merealisasikan hukum-hukum syariat dan hubungan pemerintahan. Pengganti Rasulullah r ini yang disebut dengan Khalifah atau Imamah.

Imam Suyuthi memberikan definisi ini untuk membedakan dengan raja (ملك ) yang identik dengan pemaksaan kehendak dan hukum-hukum yang diterapakan yang didominasi dengan penyelewengan.

Bahkan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah-nya memberikan definisi tentang khalifah sebagai suatu entitas yang agama dan politik ada di dalamnya sebagai ‘pusaka’ peninggalan Rasulullah. Ia berkata, “Khalifah sejatinya adalah mengganti pembawa syara’ (shâhib asy-syar’î) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya (agama).”

Imam al-Ghazali dalam Ihyâ’ Ulumiddin mengatakan bahwa salahsatu cara untuk menjaga dan mengatur sekaligus menegakkan kebaikan adalah dengan cara politik, karena di dalamnya terdapat wewenang dan kekuatan yang diamanahkan. Selanjutnya Imam Al-Ghazali membagi peran politik kepada 4 (empat) tingkatan yaitu; pertama, peran politik para nabi yang memberikan pelayanan lahir dan batin kepada semua kalangan umat. Kedua, peran politik para penguasa (raja, sultan, khalifah, presiden) yang memberikan pelayanan lahiriyah kepada semua kalangan umat. Ketiga, peran politik para ulama yang memberikan pelayanan batiniah (ilmu dan agama) kepada semua kalangan masyarakat. Keempat, para muballigh yang memberikan pelayanan ilmu dan agama kepada kalangan masyarakat awam saja.

Maka dari itu, jelaslah sudah bahwa kenabian dan politik bukanlah dua kubu yang saling berlawanan. Negara dan politik sebagai penggeraknya merupakan konsekuensi dari terutusnya Rasulullah sebagai panggilan Tauhid di Makkah dan mengembangkannya di negara Madinah. Usaha-usaha untuk menghilangkan dua ikatan itu hanyalah bagian dari misi pemisahan agama dan negara yang ujung-ujungnya menjauhkan masyarakat dari Allah hingga berakhir menjadi ateis atau bahkan blasphemy. Na’udzubillah.

Isom Rusydi/sidogiri