PADA masa lalu, di mana kebebasan informasi masih berupa wacana belaka, demokrasi dianggap
menghadapi tantangan besar karena suara rakyat masih bisa dikontrol oleh penguasa. Pada masa Orde Baru, misalnya. Setiap opini, kritik, atau apapun harus beredar melalui filter pemerintah. Jika tidak, maka itu tidak akan bisa beredar, dan jika memaksa mengedarkan tanpa filter, tentu ganjarannya adalah penjara.
Selanjutnya, tibalah kita pada era reformasi pasca tumbangnya Orde Baru. Di sini, orang melihat bahwa demokrasi sedang menatap masa depan cerah, di mana suara rakyat benar-benar merupakan nilai dan kekuatan tertinggi, sehingga berbagai kebijakan negara benar-benar merupakan perwujudan dari suara rakyat itu tadi. Itulah kenapa pers disebut sebagai salah satu pilar penting demokrasi.
Namun sungguh ironis, fakta yang terpampang di hadapan kita membuat kita kecele, sebab ternyata para penguasa bisa mengkondisikan perusahaan-perusahaan pers untuk mengatakan ini dan tidak mengatakan itu, untuk mengungkap yang ini dan menyembunyikan yang itu. Tampaknya penguasa berhasil mengendalikan perspers besar dengan kekuatan politik dan uang mereka.
| BACA JUGA : STEREOTIP KHILAFAH DI PUSARAN DEMOKRASI
Selanjutnya, tak lama setelah itu, kita seperti melihat oase di tengah gurun nan gersang, di mana di tengah-tengah terseok-seoknya perjalanan demokrasi yang hampir sekarat, era sosial media hadir, dan membikin setiap orang bisa berbicara dan melontarkan apapun yang menjadi isi kepalanya tanpa ada yang bisa mencegah. Era sosial media sepertinya akan menjadi jawaban yang membikin demokrasi benar-benar bisa hidup dan tegak sebagaimana mestinya. Namun apa yang kemudian terjadi?
Tampaknya kita harus menelan ludah sekali lagi, karena ternyata penguasa punya sejuta cara untuk mengatasi sejuta ‘masalah’ yang dianggap bisa menghambat kekuasaan mereka. Memang benar di era sosial media kita bisa berbicara hampir tanpa batas, bahkan melakukan kritik dan interupsi. Namun alih-alih kritikan kita akan menjadi gelombang besar yang menggerakkan, justru kritik itu dihambat dengan munculnya fenomena buzzer.
Di era sosial media, buzzer inilah yang menjadi penghambat tegaknya demokrasi. Sebab aktivitas buzzer adalah berusaha memoles penguasa dengan berbagai topeng dan permak, sehingga mereka melakukan berbagai usaha bagaimana sekiranya apa yang mereka permak itu, sekalipun di dalamnya buruk dan bahkan busuk, justru menjadi suara yang paling nyaring lagi booming di dunia maya.
Begitu pula sebaliknya, buzzer bekerja merusak citra lawan-lawan politik tuan mereka, sehingga seperti apapun dan segemilang apapun prestasi yang dicapai oleh si lawan politik, suara yang mengemuka di dunia maya adalah keburukan dan aspek-aspek negatifnya.
Akhirnya, di samping kritik-kritik yang kita sampaikan melalui sosial media juga sering tersendat gara-gara laporan para buzzer, tren buzzer juga membikin baik dan buruk atau salah dan benar menjadi kabur. Tampaknya, buzzer adalah pembunuh demokrasi yang paling mutakhir.
