Dalam membangun peradaban Islam, semua lini kehidupan manusia tidak luput dari ‘racikan langit,’ termasuk dalam urusan politik. Mabda’ siyasah Rasulullah sangat jelas; menjaga umat dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Maka politik Rasulullah adalah politik keumatan. Kemaslahatan umat adalah tujuan utama dalam berpolitik. Tidak ada harga yang lebih mahal untuk diperjuangkan selain kebaikan umat, apalagi hanya sekadar kekuasaan.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi, kekuasaan tidak lagi diambil dengan senjata, perang, dan pertumpahan darah, melainkan dengan suara. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Menentukan siapa yang berkuasa dan tidak. Maka percaturan politik nasional niscaya untuk dimainkan, termasuk oleh para ulama. Tidak ada ulama yang menafikan pentingnya politik. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat juga berpolitik. Hanya saja cara mereka dalam berpolitik berbeda-beda, karena kondisi dan waktunya memang berbeda-beda pula. Intinya, selagi kemaslahatan umat berada di puncak kepentingan, maka jalan itu yang akan ditempuh dalam berpolitik.
Setidaknya ada empat macam cara ulama-ulama kita berpolitik dalam konteks ke-Indonesia-an. Pertama, mereka terjun langsung sebagai politikus di gelanggang-gelanggang politik nasional. Banyak sekali kita lihat mereka menyebar di beragam partai-paritai parlemen ataupun non-parlemen. Ada KH. Wahid Hasyim yang pernah menjadi Menteri Negara Urusan Agama pertama (sekarang disebut Menteri Agama). Atau saat ini ada KH. Makruf Amin sebagai Wakil Presiden RI. Semua ini baik selagi yang diutamakan adalah kepentingan umat.
Kedua, tidak terjun langsung tapi aktif menjadi mastermind (dalang) dalam dunia politik. Mereka aktif mengikuti peta perpolitikan; mulai dari level lokal bahkan sampai nasional. Kita mengenal Hadratusy Syekh KH. Hasyim Asy’ari, yang mengambil peran di masa penjajahan. Ada juga KH. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin Situbondo, beliau menjadi salah satu dari 5 ulama khusus dari Presiden ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Sekarang dilanjutkan oleh menantu beliau, KH. Cholil As’ad Syamsul Arifin, Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo, Panji Situbondo.
Ketiga, tidak terjun dan tidak aktif dukung-mendukung, hanya saja selalu menerima kunjungan para politikus untuk mendoakan. Semua tokoh politik diterima. Semua warna diterima. Mereka adalah ulama-ulama kharismatik yang dihormati semua kalangan. Hal ini bisa kita lihat pada sosok Habib Luthfi bin Yahya, Pekalongan. Pimpinan Forum Ulama Sufi Dunia yang juga menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Keempat, mereka yang enggan ikut campur dengan hiruk-pikuk dunia politik. Dari skala terkecil hingga skala terbesar. Tidak pernah membahas hal-hal terkait politik, fokus mereka adalah sebagai ulama yang menjadi suluh bagi umat. Mengajar dan mendidik guna mengikis pekat kebodohan. Ketika ada saat untuk memilih, mereka tetap menyempatkan hadir untuk memilih, setelah itu mereka kembali pada fokus utamanya, mengajar dan mengaji.
Model ulama keempat ini paling banyak di antara mereka. Mereka memilih tidak berpolitik sebagai jalan politik utama. Karena sering kali mereka sadar, bila juga ikut-ikutan masuk ke dalam ruang politik, dengan kapasitas dan kapabilitas mereka, maka kemudaratan akan lebih besar dari pada kemaslahatan yang datang kepada umat.
Dengan demikian, membangun prasangka baik kepada semua ulama adalah kewajiban mutlak. Perbedaan jalan yang mereka ambil tidak akan membawa perpecahan dan kehancuran. Selagi kita saling menghargai dan menghormati. Beliau-beliau mengerti bahwa politik hanya kendaraan, bukan sebagai tujuan. Maka fleksibel dalam memilih kendaraan, akan mempercepat dan mempermudah mencapai tujuan.
Tinggal kita yang masih tingkat ‘ekor’, maka tugas kita adalah mengekor, jangan malah ekor mendahului kepala, apalagi aktif mengomentari ulama-ulama dengan ragam pilihan politiknya. Insyaallah, bila semua sadar posisi dan sadar diri, maka ke depan Indonesia akan semakin baik menjadi negara yang makmur sentosa dilimpahi keberkahan. Amin.
M.muhsin bahri/Sidogiri
