September tercatat sebagai bulan yang sering meneteskan darah bangsa Indonesia. Kejadian memilukan berderet-deret di bulan ini, salah satu yang paling mengiris hati adalah tragedi Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Tirto.id melaporkan, kerusuhan antara umat Islam dengan pemerintah Orde Baru (Orba) itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila (Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi, 2015:161).
Setidaknya ada 28 orang yang diadili karena tragedi tersebut. Salah satu yang dianggap sebagai aktor intelektual adalah Abdul Qadir Djaelani, tokoh masyarakat yang disebut sering provokatif dalam ceramahnya. Djaelani didakwa pidana subversi melalui ceramah, khotbah dan tulisannya. Dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Djaelani menceritakan tragedi berdarah tersebut yang akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku ‘A. Q. Djaelani, Musuh-musuh Islam Melakukan Ofensif terhadap Umat Islam Indonesia: Sebuah Pembelaan, 1985’.
Djaelani bercerita; pada Sabtu (8- 09-1984), dua Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil datang ke Musala As-Sa’adah di Gang IV Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area musala tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamfl et yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah.
Kedua Babinsa itu menyiram pamfl et dengan air comberan dari got. Alasannya karena tidak ada cara lain untuk menghapus pamflet yang ditulis dengan pilox tersebut. Kelakuan dua Babinsa ini segera menjadi kasak-kusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar. Meski belum ada upaya nyata pemerintah untuk menyelesaikan masalah secara damai, warga menahan diri untuk tidak langsung merespon secara frontal.
Dua hari kemudian, terjadi adu mulut antara beberapa jemaah musala dengan dua Babinsa. Adu mulut sempat terhenti setelah dua Babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus Masjid Baitul Makmur. Namun, kabar terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan.
Situasi tiba-tiba ricuh karena salah seorang dari kerumunan membakar sepeda motor milik tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. Empat orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut tak pelak membuat massa semakin kesal terhadap aparat.
Djaelani menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Keesokan harinya, tanggal 11-09-1984, jamaah meminta bantuan kepada Amir Biki, tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasi massa dengan tentara di Kodim maupun Koramil, untuk menyelesaikan masalah.
Amir Biki mendatangi Kodim, menyampaikan tuntutan jamaah agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun, ia tidak memperoleh jawaban pasti, bahkan terkesan dipermainkan oleh petugas-petugas di Kodim itu.
Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan umat Islam se-Jakarta pada malam harinya. Inti pertemuan untuk menyampaikan protes dan permohonan pembebasan 4 tahanan. Paginya, 12-09-1984, sekitar 1.500 orang bergerak. Sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim.
Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan lengkap, termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan.
Korban mulai bergelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian tapi aparat terus memberondong massa. Bahkan, seorang saksi mata mendengar umpatan dari salah satu tentara yang kehabisan amunisi. “Bangsat! Pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak!” (Tanjung Priok Berdarah: Tanggung Jawab Siapa?, 1998:32).
Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan mendekat, tentara justru menyongsong dengan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas termasuk Amir Biki (Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru, 2001:56).
Panglima ABRI saat itu, L.B. Moerdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden Priok. Pernyataan tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok (Sontak) yang didukung oleh kesaksian Djaelani. Lembaga ini menyebut bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas, belum termasuk yang luka dan hilang (Suara Hidayatullah, Volume 11, 1998:67).
N. Shalihin Damiri/sidogiri
Baca juga: Madiun Affairs: Pemberontakan PKI
