Apapun itu, kalau sudah menyangkut urusan publik maka dukungan kekuatan politik sangatlah dibutuhkan. Urusan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, lebih-lebih agama yang sedari awal memang datang untuk mengatur umat manusia dengan tuntunan akidah yang benar, perilaku yang baik serta budi pekerti yang mulia.

Untuk ajaran-ajaran agama yang menyangkut hal-hal sangat pribadi, mungkin masih masuk akal jika dinyatakan tidak memerlukan kekuatan politik. Namun, ketika ajaran itu sudah menyangkut tatanan masyarakat, maka kekuatan politik adalah hal yang niscaya. Dalam konteks ini, barangkali hanya orang- orang yang menomorduakan agama yang beranggapan bahwa agama merupakan suatu yang ‘tabu’ dalam politik.

Pernyataan bahwa agama harus dipisahkan dari negara dan politik jelas merupakan pernyataan sekularistik yang memasung peran agama agar menjadi nilai yang terasing dari berbagai sisi nyata kehidupan manusia. Pernyataan ini bernada hendak mengurung agama, mempersempit serta membatasi ruang geraknya di pojokpojok masjid dan musalla.

Sedangkan pernyataan semacam kalimat “Agama jangan dibawabawa ke dalam politik” merupakan pernyataan yang masih sangat ambigu. Jika maksudnya, jangan memperalat agama untuk nafsu kekuasaan, maka pernyataan tersebut adalah benar. Tapi, jika maksudnya adalah hindarkanlah politik dari kepentingan agama, atau jangan menerapkan tuntunan agama dalam urusan politik, maka pernyataan tersebut merupakan suatu yang sangat batil.

Pernyataan-pernyataan ambigu dan multitafsir semacam ini, khususnya terkait hubungan antara agama dan politik atau negara, boleh jadi merupakan propaganda untuk menyesatkan opini publik. Propaganda itu bisa dengan mudah diterima oleh logika publik karena oknum yang menggunakan agama untuk kepentingan politik menggunakan tampilan, simbol dan aksesoris yang mirip dengan orang yang benar-benar tulus menggunakan politik sebagai alat untuk kemaslahatan agama. Dari segi tujuan, keduanya memang sangat kontradiktif, namun dari segi tampilan dan kemasan boleh jadi keduanya sangatlah mirip.

Oleh karena itu, cara pandang publik dalam menilai fenomena tersebut lebih ditentukan secara subyektif oleh selera masing-masing orang. Kalangan yang kontra cenderung menggeneralisasi gerakan keislaman di dunia politik dengan vonis “politisasi agama”. Sedangkan kalangan yang pro langsung menyatakan gerakan tersebut sebagai “dakwah struktural”.

Apakah si fulan memperalat agama untuk kepentingan politik ataukah menjadikan politik sebagai kendaraan agama, hal itu pada hakikatnya kembali kepada niat, motivasi dan komitmen masing-masing. Kalau misalnya ada satu tanda yang bisa kita jadikan acuan lahiriah, maka hal itu adalah konsistensi dia dalam memperjuangkan nilai-nilai keagamaan.

Ketika ada sebuah partai politik berbasis keislaman ternyata tidak konsisten dengan perjuangan keagamaan, atau bahkan mengorbankan ajaran dan tuntunan agama untuk kepentingan kekuasaan, maka sudah bisa ditebak bahwa simbol dan basis keislaman itu hanya dia jadikan alat untuk nafsu politiknya. Dan hal ini, sepertinya, sudah seringkali terjadi di negeri kita akhir-akhir ini.

Kekuatan Politik dalam Perkembangan Islam

Selama satu dekade setelah hijrah, tidak bisa dipungkiri oleh sejarah manapun bahwa Rasulullah  membangun kekuatan politik untuk melancarkan dakwahnya. Bahkan, kekuatan politik itu seringkali beliau upayakan melalui perjuanganperjuangan militer yang sangat melelahkan. Sebab, pada saat itu, kekuatan politik nyaris ‘hanya’ bisa didapat melalui aksi militer. Bagaimana tidak, dakwah beliau dikepung oleh tiga kekuatan adikuasa yang waktu itu memiliki agama resmi. Persia dengan Majusinya, Romawi dengan Nasraninya, juga Abbesinia -Mesir dengan Kristen Koptiknya.

Hal yang hampir sama terjadi selama masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah, dengan lawan yang semakin beragam, seperti bangsa Barbar, Turki, Eropa, hingga China dan India, dengan beragam agama dan kepercayaan mereka.

Tentu tidak bisa kita katakan bahwa Islam di masa Abad Pertengahan diperjuangkan dengan pedang. Sama sekali tidak. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa Islam menjadikan kekuatan politik sebagai salah satu alat untuk menjalankan misinya, maka hal itu benar. Mengenai adanya jihad militer yang dilakukan pada masa tersebut, hal itu bukan karena Islam menyukai perang, tapi karena aksi militer nyaris merupakan satu-satunya cara yang paling memungkinkan untuk mendapatkan kekuatan politik pada masa itu. Tentu hal itu, jauh berbeda dengan ‘situasi’ dunia di saat ini, di mana kekuatan politik sudah biasa didapatkan dengan cara-cara di luar militerisme.

Jika ada orang Islam yang berpandangan hendak menerapkan jihad militer pada masa seperti saat ini, maka bisa kita katakan bahwa dia terlambat lahir, karena setting perpolitikan di dunia sudah tidak seperti Abad Pertengahan lagi. Sebaliknya, jika ada orang yang sangat antipati dengan jihad militer yang ada dalam sejarah Abad Pertengahan, maka dia adalah orang dungu, karena dia hendak menyamakan cara meletakkan telur dengan cara melemparkan batu.

Bagaimanapun teknisnya, yang jelas dakwah Islam tentu akan mengalami banyak sekali hambatan jika tidak disokong dengan otoritas politik di belakangnya. Oleh karena itu, dalam banyak hadis, Rasulullah  sangat menekankan persatuan politik umat Islam.

Sinisme terhadap Politik Islam

Ada banyak orang-orang kita yang sinis dengan gerakan politik Islam dengan menostalgiakan dakwah Walisongo di Nusantara. Misalnya dengan menyatakan bahwa Walisongo mengislamkan Nusantara dengan caracara pendekatan budaya yang sangat persuasif dan jauh dari politik.

Pernyataan semacam ini bisa benar bisa salah, tergantung apa maksudnya. Jika maksudnya, bahwa perkembangan Islam di luar Nusantara dicapai melalui cara-cara yang tidak simpatik, maka hal itu salah besar. Para juru dakwah Islam di belahan dunia manapun (tidak hanya Walisongo) menggunakan caracara persuasif untuk menyadarkan orang mengenai kebenaran Islam, karena keyakinan memang tidak bisa diciptakan secara instan dengan kekuatan, tapi bisa ditumbuhkan melalui perenungan dan penanaman yang terus menerus. Mengenai adanya jihad militer di masa lalu, hal itu bukanlah cara untuk menyadarkan orang, tapi cara untuk membangun kekuatan politik yang memang sangat diperlukan dalam menjaga suasana yang kondusif bagi dakwah.

Pernyataan bahwa Walisongo tidak menggunakan jalur politik jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Sejarah mencatat bahwa Walisongo merupakan pemrakarsa berdirinya kerajaan Islam Demak, bahkan ada beberapa yang terlibat langsung dalam pengendalian militer Demak dalam meruntuhkan dominasi kerajaan Hindu. Sunan Kudus selain merupakan imam Masjid Demak, beliau juga tercatat panglima perang Demak, khususnya dalam proses penaklukan Majapahit. Hal itu terjadi sebelum beliau pindah ke Kudus. Sunan Giri mendirikan pemerintahan di Gresik. Begitu pula Sunan Gunung Jati memiliki pemerintahan di Cirebon yang kemudian diwarisi oleh putranya, Sultan Hasanuddin.

Oleh karena itu, pernyataanpernyataan yang sinis terhadap gerakan politik umat Islam sangat perlu ‘dilirik’ dengan mata curiga. Jangan-jangan hal itu merupakan propaganda agar umat Islam yang memiliki ghirah keagamaan tinggi menjauhi dunia politik, sehingga kendali-kendali penting kekuasaan dipegang oleh orang-orang non Muslim, atau minimal dipegang oleh orang Islam yang tidak peduli terhadap agamanya. Kalau hal itu terjadi, sangat mungkin identitas keislaman akan termarjinalkan, atau bahkan hilang hingga dari kolom KTP sekalipun.

Ahmad Dairobi/sidogiri