Oleh : Ahmad Rizqon*

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo melontarkan pernyataan yang membuat geram umat Islam. Ia mengimbau agar politik (negara) dipisahkan dari nilai-nilai agama, tidak ada pencampur-adukan antara politik dengan agama, “Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” ungkapnya saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Barat pada Jumat 24/3/2017. Pernyataan demikian didasari karena bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku dan agama. Oleh karena itu, agar tidak terjadi gesekan antar satu sama lain yang mengakibatkan perpecahan, maka politik Indonesia harus dibebaskan dari nilai-nilai agama.

Dogma semacam ini sebenarnya sudah lama kita dengar dengan istilah sekularisme agama, yakni paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Maksudnya, sekularisme ialah paham atau pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama itu hanya urusan ibadah semata, terkait dengan bagaimana beribadah kepada sang pencipta. Sementara, untuk urusan kehidupan, agama tidak boleh ikut campur, atau agama tidak boleh mengintervensi urusan sosial manusia, sebab urusan manusia bebas dari agama.

Anehnya, pernyataan Jokowi tersebut disambut baik dan didukung oleh totkoh terpenting di kepengurusan NU. Ia menyatakan bahwa dirinya setuju dan sependapat dengan gagasan Jokowi. “Laa Siyasata Fiddin, wa laa Diina Fissiyasah, agama dan politik tidak boleh saling bersama. Tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik,” ungkapnya. Bahkan, tambahnya, apabila politik dicampur-adukkan dengan agama, maka akan galak, akan radikal, mudah mengkafirkan, mudah menganggap oposan menjadi kafir.

Bertentangan Dengan Ajaran Islam

Sebenarnya, sekularisme merupakan sebuah paham yang lahir dalam akar kebudayaan dan pengalaman Barat. Latar belakang pertumbuhan Sekularisme di Barat adalah sikap anti agama dan anti otoritas yang timbul akibat ‘kekacauan’ yang telah diwariskan oleh Kristen pada masa kegelapan. Gereja tumbuh menjadi satu otoritas yang kuat dan menindas serta menciptakan suatu bencana kemanusiaan. Akibatnya, sejumlah tokoh Eropa abad pertengahan berupaya untuk melepaskan dirinya dari keterikatan terhadap kekuasaan gereja dan mengalihkan titik sentral semua pandangan diberikan kepada kewenangan manusia.

Dari itu, dapat kita pahami bahwa ideologi sekuler adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab, di dalam Islam tidak ada pembedaan dan pemisahan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang agama dengan negara. Di dalam alQuran Allah telah menegaskan dan memerintah umat Islam untuk selalu berpegang teguh dan berhukum dengan hukum Allah. Allah berfirman;

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

 “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik,” (QS. Al-Maidah [05]: 49) Allah juga menjelaskan, yang tidak berhukum dengan hukum Allah termasuk golongan orang-orang yang dzalim,“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang lalim.” (QS. Al-Maidah [05]: 45). Kedua ayat di atas mengindikasikan bahwa, setiap muslim harus selalu memutuskan segala persoalannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah tertera dalam al-Quran, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, hubungan seseorang dengan Tuhannya dan hubungan seseorang dengan sesamanya, sebagaiman telah dijelaskan di dalam al-Quran.

Di antara dalil yang menegaskan akan ayat di atas ialah hadits sahabat Muadz bin Jabal saat diutus ke Yaman oleh Rasulullah untuk menjadi Qadhi. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat Muadz tentang sikapnya bila dimintai keputusan, sahabat Muadz menjawab akan memutuskan suatu perkara dengan apa yang telah tertera dan dijelaskan di dalam al-Quran. Lalu rasul kembali menanyakan andai keputusan tersebut tidak tertera dalam al-Quran, sahabat Muadz pun menjawab, ia akan memutuskan dengan hadits-hadits nabi, andai pun tidak ada, maka beliau akan berijtihad dengan pendapatnya. Rasulullah pun membenarkan sikap sahabat Muadz tersebut.

Dari kedua nash di atas, maka jelaslah bahwa setiap persoalaan yang dialamai seseorang maka hendaklah ia memutuskannya dengan al-Quran dan hadits. Sebab, berbagai solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan telah dijelaskan di dalamnya. Imam Syafi’i mengatakan, “Tiada satu pun perkara yang dialami oleh pemeluk Islam kecuali di dalam kitabullah terdapat dalil yang meneranginya. Bahwa hukum Islam dapat digali dari al-Quran, suanh atau ijtihad yang Allah wajibkan pada makhluq-Nya.”

Selain bertentangan dengan ajaran Islam, ideologi Sekularisme agama merupakan produk budaya Barat. Demi menggerogoti Islam dari dalam, mereka melancarkan pemikiran sesatnya yang kemudian diadopsi oleh kelompok Liberal. Sebagai kekuatan imperialistik, Barat mempunyai kekhawatiran pada setiap kekuatan yang dipandang akan mengganggu kepentingan mereka. Karenanya, sangat logis bila mereka senantiasa berupaya keras memberangus kekuatan-kekuatan Islam yang mereka nilai potensial mengganggu kepentingannya, termasuk pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, salah satu cara mereka untuk menghancurkan syariat Islam adalah dengan memisahkan nilainilai ajaran Islam dengan aturan-aturan kenegaraan. Rasulullah bersabda, “Kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga, jikalau mereka masuk kelubang biawak pun, kalian akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ‘Ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, ‘Siapa lagi’!” (HR. Muslim)

Maka, pandangan yang mencoba memisahkan agama dengan negara adalah sangat absurd. Sebab, pada saat ini, banyak syariat Islam yang justru sudah disahkan sebagai hukum positif, seperti pengesahan UU Haji dan UU Zakat. UU tentang pangan pun mengatur masalah ‘halal’ dan ‘haram’. Berdirinya badan arbitrase muamalat juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di seluruh sektor perdana. Berbagai peraturan di bidang keagamaan-seperti SKB No 1/1969, SK Menag No. 70/1978, SK Menag No. 77/1978 dan sebagainya-yang mengatur pendirian tempat ibadah dan tata cara penyiaran agama juga sudah diterbitkan.